Video:
Rabu, 26 Maret 2014
Jembatan Bener di Dusun Kracakan, Desa Bener, Kecamatan Wonosari, Klaten Geser 5 Cm
Video:
Penolakan Bupati Klaten Bikin Tenaga Honorer K2 Resah
Sikap Bupati Klaten Sunarna yang tidak mau membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk persyaratan pemberkasan membuat Tenaga Honorer K2 memicu keresahan. Para tenaga honorer itu khawatir batal diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). “SKTJM itu menjadi salah satu syarat dalam pemberkasan sesuai ketentuan dari Badan Kepegawaian Negara [BKN]. Apabila Pak Bupati tidak mau menandatangani, maka persyaratan yang kami serahkan dianggap tidak lengkap. Kami takut gagal diangkat menjadi PNS,” kata seorang guru honorer asal Delanggu yang enggan disebut namanya, Jumat (21/3/2014).
Ia berharap ada solusi terkait permasalahan itu sehingga Tenaga Honorer K2 tidak menjadi korban. Mereka yang lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tersebut tetap bisa diangkat menjadi PNS. “Kami sudah lama mengabdi dan tidak ingin selalu dipandang sebelah mata. Kami berharap segera ada sikap dari pemerintah pusat untuk hal ini,” imbuhnya. Di sisi lain, Kepala Bagian Komunikasi Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), Suwardi, mengatakan syarat melampirkan SKTJM itu wajib saat pengiriman berkas. SKTJM itu bertujuan mengantisipasi terulangnya kasus tenaga honorer yang memalsukan data.
“Surat keterangan itu untuk menjamin isi dan kelengkapan berkas dari Tenaga Honorer K2 yang lolos seleksi memang asli. Surat itu wajib ditandatangani kepala daerah selaku pembina PNS. Sebab, beberapa waktu lalu, tiba-tiba muncul tenaga honorer dengan data palsu setelah pengumuman seleksi CPNS 2013,” kata Suwardi kepada wartawan, Jumat. Terkait surat keterangan tersebut, Kemenpan dan RB sudah memberikan sosialisasi kepada semua kepala daerah. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, lanjut dia, proses pemberkasan di pusat akan terhambat walau pengiriman dilakukan lebih awal.
“Memang ada yang merespons positif dan ada yang menolaknya seperti Bupati Klaten. Dia yang menolak adalah kepala daerah di luar Pulau Jawa. Jadi, saat ini berkas CPNS dari daerah itu belum bisa diproses meskipun sudah diterima pemerintah pusat satu tahun lalu. Berkas itu tidak disertai dengan SKTJM,” imbuhnya. Menurutnya, tanpa dilampiri SKTJM, pemerintah pusat belum bisa menerbitkan nomor induk pegawai (NIP) yang menjadi syarat pengangkatan PNS. Dia akan membahas permasalahan itu di tingkat pimpinan. Sebab, hingga saat ini belum ada kepala daerah yang mengirim surat resmi tentang penolakan membuat SKTJM tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Klaten, Sunarna, tidak mau menandatangani SKTJM karena sejak awal rekrutmen CPNS K2 diadakan oleh BKN. Saat pelaksanaan seleksi, Pemkab Klaten hanya membantu pelaksanaannya sehingga Bupati tidak mau membuat SKTJM bagi 1.098 CPNS K2. Sumber
Ia berharap ada solusi terkait permasalahan itu sehingga Tenaga Honorer K2 tidak menjadi korban. Mereka yang lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tersebut tetap bisa diangkat menjadi PNS. “Kami sudah lama mengabdi dan tidak ingin selalu dipandang sebelah mata. Kami berharap segera ada sikap dari pemerintah pusat untuk hal ini,” imbuhnya. Di sisi lain, Kepala Bagian Komunikasi Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), Suwardi, mengatakan syarat melampirkan SKTJM itu wajib saat pengiriman berkas. SKTJM itu bertujuan mengantisipasi terulangnya kasus tenaga honorer yang memalsukan data.
“Surat keterangan itu untuk menjamin isi dan kelengkapan berkas dari Tenaga Honorer K2 yang lolos seleksi memang asli. Surat itu wajib ditandatangani kepala daerah selaku pembina PNS. Sebab, beberapa waktu lalu, tiba-tiba muncul tenaga honorer dengan data palsu setelah pengumuman seleksi CPNS 2013,” kata Suwardi kepada wartawan, Jumat. Terkait surat keterangan tersebut, Kemenpan dan RB sudah memberikan sosialisasi kepada semua kepala daerah. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, lanjut dia, proses pemberkasan di pusat akan terhambat walau pengiriman dilakukan lebih awal.
“Memang ada yang merespons positif dan ada yang menolaknya seperti Bupati Klaten. Dia yang menolak adalah kepala daerah di luar Pulau Jawa. Jadi, saat ini berkas CPNS dari daerah itu belum bisa diproses meskipun sudah diterima pemerintah pusat satu tahun lalu. Berkas itu tidak disertai dengan SKTJM,” imbuhnya. Menurutnya, tanpa dilampiri SKTJM, pemerintah pusat belum bisa menerbitkan nomor induk pegawai (NIP) yang menjadi syarat pengangkatan PNS. Dia akan membahas permasalahan itu di tingkat pimpinan. Sebab, hingga saat ini belum ada kepala daerah yang mengirim surat resmi tentang penolakan membuat SKTJM tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Klaten, Sunarna, tidak mau menandatangani SKTJM karena sejak awal rekrutmen CPNS K2 diadakan oleh BKN. Saat pelaksanaan seleksi, Pemkab Klaten hanya membantu pelaksanaannya sehingga Bupati tidak mau membuat SKTJM bagi 1.098 CPNS K2. Sumber
KPU Klaten Kekurangan 4.053 Lembar Surat Suara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Klaten mengusulkan kekurangan 4.053 lembar surat suara ke KPU RI. Jumlah itu berdasarkan hasil sortir sementara dan kekurangan surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Sekretaris KPU Klaten, Rohmat Sunarno, mengatakan berdasarkan hasil sortir tiga jenis surat suara, jumlah yang rusak sebanyak 8.433 lembar. Namun, untuk usulannya berdasarkan dengan kebutuhan di Klaten sesuai daftar pemilih tetap (DPT) ditambah dengan cadangan sebanyak dua persen.
“Hasil sortir yang kami lakukan beberapa waktu lalu ditemukan 8.433 lembar surat suara rusak. Tapi yang kami usulkan ke KPU RI hanya sesuai kebutuhan dan cadangan sebesar dua persen dari DPT. Jadi jumlahnya 4.053 lembar,” katanya saat ditemui wartawan di Gudang Logistik KPU di gedung SMK Katolik, Klaten Utara, Jumat (14/3/2014). Ia menyatakan usulan itu tidak untuk semuanya karena sudah ada surat suara yang jumlahnya melebihi kebutuhan sehingga otomatis sudah ada penggantinya. Ia berharap usulan surat suara tersebut bisa diterima KPU Klaten sebelum 20 Maret 2014.
Sementara itu, KPU Klaten telah menerima surat suara DPD pada Jumat, sekitar pukul 05.00 WIB. Saat itu, KPU menerima 1.019 boks surat suara dengan jumlah surat suara masing-masing boks sekitar 1.000 lembar. Namun, jumlah surat suara yang diterima masih kurang karena jumlahnya hanya 1.018.670 lembar. “Hari ini [Jumat], sekitar pukul 05.00 WIB, kami menerima surat suara DPD sebanyak 1.018.670 lembar dari percetakan di Jakarta. Tapi, jumlahnya masih kurang enam lembar karena kebutuhan kami sebanyak 1.018.676 lembar. Selain itu, kami juga masih menunggu kedatangan formulir berita acara untuk pencatatan hasil pemungutan suara,” kata Anggota KPU Klaten, Muhammad Ismail, saat ditemui wartawan di Gudang Logistik KPU, Jumat.
Ismail juga berharap formulir berita acara dan kekurangan surat suara tersebut bisa diterima KPU Klaten sebelum 20 Maret 2014, sehingga bisa segera dimasukkan dalam kotak suara. Selanjutnya, logistik tersebut segera di distribusikan ke kecamatan. Sebab, lanjut dia, maksimal tiga hari sebelum waktu pemungutan suara, logistik pemilu harus sudah sampai ke tempat pemungutan suara (TPS). Sumber
“Hasil sortir yang kami lakukan beberapa waktu lalu ditemukan 8.433 lembar surat suara rusak. Tapi yang kami usulkan ke KPU RI hanya sesuai kebutuhan dan cadangan sebesar dua persen dari DPT. Jadi jumlahnya 4.053 lembar,” katanya saat ditemui wartawan di Gudang Logistik KPU di gedung SMK Katolik, Klaten Utara, Jumat (14/3/2014). Ia menyatakan usulan itu tidak untuk semuanya karena sudah ada surat suara yang jumlahnya melebihi kebutuhan sehingga otomatis sudah ada penggantinya. Ia berharap usulan surat suara tersebut bisa diterima KPU Klaten sebelum 20 Maret 2014.
Sementara itu, KPU Klaten telah menerima surat suara DPD pada Jumat, sekitar pukul 05.00 WIB. Saat itu, KPU menerima 1.019 boks surat suara dengan jumlah surat suara masing-masing boks sekitar 1.000 lembar. Namun, jumlah surat suara yang diterima masih kurang karena jumlahnya hanya 1.018.670 lembar. “Hari ini [Jumat], sekitar pukul 05.00 WIB, kami menerima surat suara DPD sebanyak 1.018.670 lembar dari percetakan di Jakarta. Tapi, jumlahnya masih kurang enam lembar karena kebutuhan kami sebanyak 1.018.676 lembar. Selain itu, kami juga masih menunggu kedatangan formulir berita acara untuk pencatatan hasil pemungutan suara,” kata Anggota KPU Klaten, Muhammad Ismail, saat ditemui wartawan di Gudang Logistik KPU, Jumat.
Ismail juga berharap formulir berita acara dan kekurangan surat suara tersebut bisa diterima KPU Klaten sebelum 20 Maret 2014, sehingga bisa segera dimasukkan dalam kotak suara. Selanjutnya, logistik tersebut segera di distribusikan ke kecamatan. Sebab, lanjut dia, maksimal tiga hari sebelum waktu pemungutan suara, logistik pemilu harus sudah sampai ke tempat pemungutan suara (TPS). Sumber
Selasa, 11 Februari 2014
Ratusan Ibu PKK Dukung Pemilu 2014
Ratusan ibu PKK dari 26 Kecamatan Se-Kabupaten Klaten mengadakan Rapat Koordiansi (Rakor) di Gedung Sunan Pandanaran (RSPD ) pada hari Kamis, 06 Februari. Dalam rakor tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Klaten, Ibu Hj.Yani Sunarna mengajak seluruh anggotanya untuk ikut menyukseskan pemilu yang akan diselenggarakan pada bulan april. Pemilu adalah momuntem bangsa untuk menentukan perubahan bagi bangsa ini dalam 5 tahun ke depan, sehingga, hendaknya ibu – ibu ikut berperan aktif. Stakeholder PKK tidak hanya sampai di Kecamatan tetapi sudah sampai ke desa – desa dan PKK siap jika diajak oleh KPUD untuk mensosialisasikan pemilu. Ibu Hj.Yani Sunarna juga mengungkapkan sejumlah keberhasilan yang telah diperoleh oleh PKK Kabupaten Klaten, antara lain: juara 1 PHBS tingkat Provinsi Jawa tengah, nominasi 10 besar PHBS tingkat Nasional.
Dalam Rakor tersebut, juga diadakan lomba keserasian busana tingkat Kabupaten yang diikuti oleh 1bu – ibu PKK Kecamatan. Wakil Bupati, Hj.Sri Hartini mengungkapkan bahwa ibu – ibu PKK adalah penggerak keberhasilan bagi sebuah keluarga. Kini, ibu – ibu PKK tidak kalah dengan ibu – ibu yang bekerja, karena, Ibu – ibu PKK mampu meningkatkan perekonomian keluarga dengan cara yang kreatif. Sumber.
Dalam Rakor tersebut, juga diadakan lomba keserasian busana tingkat Kabupaten yang diikuti oleh 1bu – ibu PKK Kecamatan. Wakil Bupati, Hj.Sri Hartini mengungkapkan bahwa ibu – ibu PKK adalah penggerak keberhasilan bagi sebuah keluarga. Kini, ibu – ibu PKK tidak kalah dengan ibu – ibu yang bekerja, karena, Ibu – ibu PKK mampu meningkatkan perekonomian keluarga dengan cara yang kreatif. Sumber.
Petani Merapi Masih Sulit Akses Kredit
Kemalang - Petani yang bergabung dalam kelompok tani Klaster Lereng Merapi mengaku masih kesulitan mengakses kredit perbankan. Kesulitan itu berkaitan dengan ketentuan agunan atau jaminan pinjaman, persyaratan administrasi yang rumit dan ketentuan status badan hukum kelompok yang seringkali mengganjal pengajuan kredit para petani pada perbankan, khusus yang bermukim di kawasan rawan bencana. Demikian poin penting dalam ajang temu bisnis yang digelar Bank Indonesia Cabang Solo dengan petani lereng Merapi beberapa waktu yang lalu di salah satu rumah warga dukuh Butuh, Siderejo, Kemalang, 5 km dari Puncak Merapi.
Widagdo salah satu anggota kelompok Klaster Lereng Merapi mengaku pernah pengajuan kreditnya ditolak mentah-mentah oleh salah satu bank karena alasan tanah yang diajukan sebagai agunan berada di daerah rawan bencana. Walaupun akses kredit masih rendah, Suharto selaku Ketua Klaster Lereng Merapi, mengatakan pasca erupsi Merapi 2010 selain beternak sapi saat ini petani Merapi cukup bergairah untuk bertanam holtikultural. Tanaman seperti tomat, sawi, kembang kol dan khususnya lombok menjadi komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Suharto juga seorang PNS guru di SMK Pertanian Klaten ini menambahkan ada 400 lebih petani yang bergabung dalam kelompok tani Klaster Lereng Merapi dengan sebaran lahan mencapai lebih dari 100 Ha. Selain menanam sayur dan beternak, klaster Merapi juga membudidayakan minuman dan makanan olahan. Kripik singkong dan minuman rempah beberapa saat yang lalu sangat diminati dalam pameran di Hotel Paragon Solo.
Menanggapi keluhan petani Merapi,Sutrisno, Meneger Unit Akses Keuangan dari Bank Indonesia Cabang Solo mengatakan acara temu bisnis ini menjadi bagian tugas BI sebagai pembina dan pengawas perbankan untuk mendorong akses kredit program yang digulirkan pemerintah. Temu bisnis ini mempertemukan para petani dengan perbankan. BNI, BRI, Bank Mandiri, Syariah Mandiri, BKK Tulung, Bank Jateng Bank Pasar Klaten, BPRS, Konsultan perbankan, BNI Syariah hadir mewakili pihak perbankan. Kredit program yang dapat diakses petani tambah Sutrisno adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) yang mendapat fasilitas subsidi bunga dari pemerintah sebesar 4%. Kredit Program ini sangat menarik. Kesulitan petani itu dapat diatasi dengan kebijakan bank yang mempermudah angsuran di masa panen untuk pertanian dan ternak, agunan bersama dan menbentuk badan usaha semacam koperasi. Sumber
Widagdo salah satu anggota kelompok Klaster Lereng Merapi mengaku pernah pengajuan kreditnya ditolak mentah-mentah oleh salah satu bank karena alasan tanah yang diajukan sebagai agunan berada di daerah rawan bencana. Walaupun akses kredit masih rendah, Suharto selaku Ketua Klaster Lereng Merapi, mengatakan pasca erupsi Merapi 2010 selain beternak sapi saat ini petani Merapi cukup bergairah untuk bertanam holtikultural. Tanaman seperti tomat, sawi, kembang kol dan khususnya lombok menjadi komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Suharto juga seorang PNS guru di SMK Pertanian Klaten ini menambahkan ada 400 lebih petani yang bergabung dalam kelompok tani Klaster Lereng Merapi dengan sebaran lahan mencapai lebih dari 100 Ha. Selain menanam sayur dan beternak, klaster Merapi juga membudidayakan minuman dan makanan olahan. Kripik singkong dan minuman rempah beberapa saat yang lalu sangat diminati dalam pameran di Hotel Paragon Solo.
Menanggapi keluhan petani Merapi,Sutrisno, Meneger Unit Akses Keuangan dari Bank Indonesia Cabang Solo mengatakan acara temu bisnis ini menjadi bagian tugas BI sebagai pembina dan pengawas perbankan untuk mendorong akses kredit program yang digulirkan pemerintah. Temu bisnis ini mempertemukan para petani dengan perbankan. BNI, BRI, Bank Mandiri, Syariah Mandiri, BKK Tulung, Bank Jateng Bank Pasar Klaten, BPRS, Konsultan perbankan, BNI Syariah hadir mewakili pihak perbankan. Kredit program yang dapat diakses petani tambah Sutrisno adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) yang mendapat fasilitas subsidi bunga dari pemerintah sebesar 4%. Kredit Program ini sangat menarik. Kesulitan petani itu dapat diatasi dengan kebijakan bank yang mempermudah angsuran di masa panen untuk pertanian dan ternak, agunan bersama dan menbentuk badan usaha semacam koperasi. Sumber